Tana Paser, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kabupaten Paser Tahun 2026 melalukan penilaian usaha perkebuna ke PT. Borneo Indah Marjaya (PT. BIM) dan PT. Palma Plantasindo (PT. PPS)
Dinas Perkebunan dan peternakan Kabupaten Paser melalukan Penilaian Usaha Perkebunan di PT. Borneo Indah Marjaya (PT. BIM) dari disbunak Bambang Irawan,SP.M.M, Ady Irma Armani, SP.M.Ikom Sebagai Penilai Usaha Perkebunan yang Memiliki Sertifikat Sebagai Penilai dan dari Management PT. BIM dan PT. PPS
Perkebunan merupakan salah satu sektor yang tak lekang oleh waktu, menjadi primadona dalam dunia bisnis. Dengan berlimpahnya potensi alam Indonesia, tak heran bahwa usaha perkebunan kian digandrungi para pengusaha. Namun, dalam merealisasikan investasi di sektor ini, penting bagi kita untuk memahami pedoman teknis penilaian usaha perkebunan secara keseluruhan.
Siapa yang Harus Mencari Pedoman Penilaian?
Mengapa kita perlu memahami pedoman penilaian usaha perkebunan? Bagi mereka yang berencana terjun ke dunia perkebunan, pemahaman terhadap pedoman penilaian ini sangatlah penting. Tidak hanya untuk mengukur kesuksesan dan potensi usaha yang dimiliki, tetapi juga untuk menentukan nilai tukar yang transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
Kriteria Utama dalam Penilaian Usaha Perkebunan
Dalam pedoman penilaian, terdapat beberapa kriteria yang diperhatikan dengan seksama. Pertama adalah luas lahan perkebunan yang dimiliki. Semakin luas lahan yang dimiliki, semakin besar peluang keberhasilan usaha perkebunan tersebut. Selain itu, kondisi lingkungan juga menjadi faktor penting. Tanah yang subur dan iklim yang mendukung akan menjadi modal utama dalam mengoptimalkan hasil panen.
Selain luas lahan dan kondisi lingkungan, aspek pengelolaan juga menjadi sorotan. Bagaimana metode budidaya yang digunakan, penggunaan teknologi yang tepat, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia akan memberikan dampak besar terhadap produktivitas perkebunan. Semua aspek ini harus diperhitungkan dengan cermat dalam penilaian usaha perkebunan.
Prosedur Penilaian yang Terperinci
Prosedur penilaian usaha perkebunan bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Pertama-tama, kita perlu melakukan studi lapangan untuk mendapatkan data yang akurat tentang kondisi perkebunan yang akan dinilai. Para penilai harus memahami secara mendalam seluk-beluk faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas.
Selanjutnya, data-data tersebut harus dianalisis dan diolah dengan menggunakan metode-metode penilaian yang telah diakui secara internasional. Aspek finansial, termasuk estimasi pendapatan dan biaya, harus dihitung secara seksama untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang nilai usaha perkebunan tersebut.
Setelah semua data terkumpul dan diolah, maka tahap terakhir adalah melakukan benchmark atau pembandingan dengan perusahaan perkebunan sejenis yang telah terbukti sukses. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan nilai relatif dari usaha perkebunan yang dinilai.
, Penilaian Usaha Perkebunan tidak hanya mengukur tingkat produksi perusahaan. Penilaian juga mencakup sejumlah aspek lain, seperti legalitas, manajemen, produktivitas, pengelolaan lahan, kemitraan dengan masyarakat hingga lingkungan.
Oleh karena itu, hasil penilaian tersebut menjadi perhatian Disbunak untuk memastikan perusahaan melakukan pembenahan terhadap aspek yang masih dinilai kurang.
Menurut Ady Irma Armani,SP.M.Ikom perusahaan yang memperoleh penilaian rendah akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.
“Kami akan menindaklanjuti secara tegas berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan (PUP),” ujarnya.
kata Irma, mendorong perusahaan agar memperbaiki tata kelola usaha, termasuk aspek yang berkaitan dengan produktivitas, hubungan kemitraan dengan masyarakat dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan.
Langkah tersebut diperlukan agar aktivitas perusahaan perkebunan tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah usaha.
Irma menegaskan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan bukan ditujukan untuk menghambat investasi di Kabupaten Paser.
Sebaliknya, pemerintah daerah ingin memastikan kegiatan usaha berjalan tertib dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat maupun lingkungan.
“Kami ingin perkebunan di Bumi Paser ini tertib, produktif, dan berkeadilan. Yang tidak taat aturan, tentu akan kami tindak sesuai regulasi yang berlaku,” tandasnya. (adv)
