Samarinda, Sesuai dengan Peraturan Menteri Kuangan Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser mendapatkan Alokasi sebesar Rp. 1.017.635.320,- yang diperuntukkan untuk kegiatan ISPO dan Penerbitan Surat Tanda Daftar Perkebunan ( ISPO).
Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser Melaksanakan Koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bertemu dengan ibu Plt. Kepala Bidang Penerimaan Bukan Pajak ibu Hj. Juraidah Dyan, S. Hut.M.Si.
Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser Bapak Romyansyah,S.Pt.M.Ap membahas terkait
Pendataan Sawit rakyat dan Sertifikasi ISPO hingga perlindungan sosial terkait pekerja rentan di Kebun Kelapa Sawit.
informasi yang diberikan ibu Hj. Juraidah Dyan,S. Hut. M.Si bahwa mekanisme penyaluran yang dari semula 2 tahap setahun ini berubah menjadi 5 tahap setahun sesuai dengan Permekeu terbaru. dimana setiap pencairan memiliki persentase dan syarat realisasi anggaran yang bervariasi. untuk itu ibu Hj Juraidah Dyan, S. Hut.M.Si meminta agar segera menyelesaikan secepatnya agar tidak ada hambatan dalam hal administasi.
selain membahas terkait anggaran Dana Bagi hasil tahun 2026 Kepala Bidang Perkebunan dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser juga berkoordinasi terkait penggunaan dana bagi hasil untuk tahun 2027, apakah masih tersedia dan dapat dipergunakan secepatnya dikarenakan pendataan Sawit Rakyat banyak melalui Proses yang dimulai dari Sosialisi, Pendataan, Verifikasi,Pemetaan dan Penerbitan, kalau menunggu Dana Bagi Hasil dicarikan ke daerah kemungkinan bulan september atau oktober dapat menghambat percepatan progres admintrasi yang dilaksanakan.
Plt. Kepala Bidang penerimaan bukan pajak memberikan solusi terkait kegiatan diatas, selama kegiatan itu sudah dapat digunakan kegiatan dapat dilaksanakan terkait pencairannya menunggu dana turun ke Daerah melalui Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Paser, sehingga dapat dicarikan walaupun pelaksanaan tahapan pendataan dilaksanakan duluan.
