Paser – Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kabupaten Paser menjadi narasumber dalam kegiatan Lokakarya Perlindungan Pekerja Sektor Kelapa Sawit dengan mengusung tema “Lindungi, Berdayakan, Sejahterakan”. yang dilaksanakan pada Rabu, 10 Juni 2026, bertempat di Pendopo Lou Bepekat, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap pentingnya perlindungan pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit melalui penerapan standar keberlanjutan yang tertuang dalam sertifikasi ISPO. Lokakarya tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, perusahaan perkebunan kelapa sawit, organisasi pekerja, akademisi, serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan industri kelapa sawit berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser Djoko Bawono, S.P, M.Si. menjadi salah satu narasumber yang menyampaikan materi mengenai “Sertifikasi ISPO terhadap Perlindungan dan Kesejahteraan Petani dan Pekerja”. Paparan tersebut menekankan pentingnya penerapan standar keberlanjutan dalam industri kelapa sawit sebagai langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja sekaligus mendorong kesejahteraan petani.
“Penerapan standar ISPO harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja, mulai dari keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga terciptanya lingkungan kerja yang layak dan manusiawi. Dengan demikian, sektor perkebunan kelapa sawit dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa Kabupaten Paser sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit di Kalimantan Timur memiliki komitmen untuk terus mendorong perusahaan-perusahaan perkebunan agar menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sesuai ketentuan ISPO. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan perkebunan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap para pekerja yang menjadi bagian penting dalam rantai produksi kelapa sawit.
Lokakarya ini juga menjadi wadah diskusi dan berbagi pengalaman antar peserta mengenai tantangan serta strategi dalam penerapan standar perlindungan pekerja di sektor perkebunan. Berbagai masukan dan rekomendasi yang muncul diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan maupun langkah-langkah perbaikan di tingkat daerah maupun perusahaan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Paser bersama para pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat implementasi sertifikasi ISPO sebagai instrumen dalam mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan, produktif, dan memberikan perlindungan yang optimal bagi para pekerja.
Lokakarya yang berlangsung di Pendopo Lou Bapekat tersebut diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mendukung tata kelola perkebunan kelapa sawit yang bertanggung jawab serta berorientasi pada kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan lingkungan. (I.M)
