Kadis Disbunak Melakukan Penyerahan STDB Kepada pekebun

Tana Paser, Jumat 28 Januari 2021. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser provinsi Kalimantan Timur Djoko Bawono, SP,M.Si Melakukan Penyerahan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dengan sumber dana APBD 2021  kurang lebih 400 sertifikat terdiri dari Desa Suliliran Baru, Desa Seniung Jaya, Kecamatan Paser Belengkong, Desa Rangan Timur, Desa Samuntai Kecamatan Kuaro dan Desa Sawit Jaya Kecamatan Long Ikis. Keterlibatan LSM atau NGO dalam hal keberhasilan stdb di Kabupaten Paser sangat berperan penting. Untuk Desa Laburan dan Seniung jaya kami telah berkerjasama  bersama Yayasan Solidaridad Network Indonesia. 

Solidaridad Indonesia adalah Yayasan Jaringan Internasional yang berpusat di Belanda dengan kegiatan melakukan pembinaan bagi para petani atau pekebun kelapa sawit di Kaltim.

Djoko berharap semoga kegiatan ini berkelanjutan hingga mampu meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan petani atau pekebun sawit.

"Kita harapkan bisa berlanjut kerjasama dengan produksi perkebunan kelapa sawit. Sehingga petani atau pekebun semakin percaya diri bekerja. Bahkan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka," 

Saat ini keberadaan kebun sawit yang dikelola petani swadaya belum teridentifikasi secara komprehensif. Padahal, luas perkebunan sawit rakyat mencapai 5,7 juta hektare, atau 41 persen dari total luas perkebunan sawit nasional. 

Pendataan sawit rakyat penting sebab berpengaruh dalam kebijakan yang nantinya diambil pemerintah. Contohnya, masih banyak kebun sawit milik petani swadaya di dalam kawasan hutan yang memerlukan penyelesaian. Peremajaan sawit juga penting untuk mendorong produktivitas kebun sawit swadaya, serta dasar untuk mendorong legalitas dan verifikasi lahan pekebun swadaya.

Salah satu solusi untuk masalah ini adalah skema registrasi Surat Tanda Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB) yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya. Aturan ini merupakan tindak lanjut dari peraturan Menteri Pertanian yang telah ada dan diurus di bawah wewenang bupati/wali kota. Sasarannya, kebun swadaya yang luasnya di bawah 25 hektare. Dengan adanya STDB, kebun kelapa sawit milik petani swadaya bisa didata secara faktual dan terintegrasi secara nasional. Selain itu, manfaat bagi petani juga sangat besar. Petani dapat memperoleh berbagai bantuan termasuk bantuan pupuk dan benih, program peremajaan, pembinaan dan pemberdayaan, serta peningkatan produktivitas. 

Data dan informasi terkait STDB

STDB bagi pekebun meliputi beberapa keterangan terkait kebun dan pengelolanya: nama pemilik, tempat/tanggal lahir, nomor Kartu Tanda Penduduk dan alamat, data kebun (lokasi/titik koordinat kebun), status kepemilikan lahan (sertifikat hak milik/girik/SKT/sewa), nomor surat kepemilikan, luas areal, jenis tanaman, produksi per hektare per tahun, asal benih, jumlah pohon, pola tanam (monokultur/tumpang sari), jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis tanah (mineral/gambut/mineral dan gambut), tahun tanam, serta jenis usaha lain di dalam kebun. 

berikut adalah contoh persyaratan untuk registrasi STDB: 

Persyaratan 

• Surat Permohonan (asli)
• Fotokopi KTP/ surat keterangan domisili
• Surat keterangan kepemilikan kebun dari kepala desa (asli)
• Fotokopi bukti kepemilikan tanah (SHM/SKT)
• Surat keterangan asal-usul benih/ sertifikat benih 
• Surat pernyataan penjualan/ penyerahan benih (asli)
• Sketsa lokasi kebun 
• Surat pernyataan memiliki sebidang tanah/ kebun (asli)

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 

• Pemohon menyampaikan berkas permohonan 
• Pemohon menerima peninjauan lapangan dan pengambilan titik koordinat 
• Pemohon menerima penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Perkebunan 

Pemohon STDB juga tidak perlu khawatir soal biaya registrasi sebab proses ini tidak dipungut biaya alias gratis.

Hambatan 

Walau demikian, proses mendapatkan STDB bukan tanpa hambatan. ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pemetaan, pendataan, serta penerbitan STDB. Salah satunya adalah belum adanya norma, standar, prinsip dan kriteria yang menjadi acuan umum untuk penerbitan. 

Selain itu, minimnya program dan pembiayaan dari pemerintah; banyaknya kabupaten/kota yang belum memiliki layanan penerbitan STDB; dan tidak terintegrasinya data secara keseluruhan menjadi isu yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Kendala di atas kemudian menyulitkan petani swadaya untuk mengakses pelayanan STDB. Padahal jika dimudahkan, manfaatnya sangat besar bukan hanya bagi petani kecil, namun juga untuk mendorong terwujudnya pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan.

Ditulis Oleh : Yulihadi